Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sertifikasi Guru
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui serangkaian kebijakan strategis. Salah satunya adalah percepatan proses sertifikasi untuk para guru. Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyelesaikan sertifikasi bagi seluruh guru madrasah dan pesantren dalam kurun waktu dua tahun, jika memungkinkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki sertifikasi yang valid sebagai bukti kompetensinya dalam mendidik.
Fokus pada Kesejahteraan Guru
Selain sertifikasi, perhatian terhadap kesejahteraan guru juga menjadi salah satu prioritas penting pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah berulang kali menekankan pentingnya memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan para guru.
Pentingnya Sertifikasi Guru Non-ASN
Sertifikasi bagi guru non-ASN menjadi isu yang mendesak untuk segera ditangani. Saat ini, lebih dari 500 ribu guru non-ASN belum memiliki sertifikasi. Proses sertifikasi yang selama ini dilaksanakan secara bertahap, dengan rata-rata 50 ribu guru disertifikasi setiap tahun, dianggap terlalu lambat dan memerlukan percepatan. Wamenag mengusulkan agar proses sertifikasi tidak lagi dilakukan secara bertahap, melainkan diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun. Harapannya, langkah ini dapat memberikan peluang lebih bagi guru non-ASN untuk mendapatkan sertifikasi dan pengakuan atas kompetensi mereka, sehingga kualitas pengajaran di madrasah dan pesantren dapat meningkat.
Kerja Sama Kementerian untuk Mempercepat Sertifikasi
Untuk mempercepat proses sertifikasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk merancang program yang memungkinkan guru agama di sekolah umum dan guru umum di madrasah untuk mengikuti sertifikasi pendidikan profesi guru (PPG). Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan skema yang memberikan kesempatan setara bagi semua guru dalam mengikuti PPG. Oleh karena itu, Kemendikdasmen dan Kemenag akan melakukan pengumpulan data mengenai jumlah guru yang terlibat sebagai langkah awal untuk menyusun skema yang lebih efisien dan adil.
Pembiayaan dan Pelatihan Guru
Salah satu hal yang saat ini sedang dibahas adalah tanggung jawab terkait pembiayaan dan pelatihan para guru. Kemungkinan besar, Kemendikdasmen akan menanggung biaya pelatihan bagi guru di sekolah umum, sementara Kemenag akan menangani pelatihan untuk guru agama, mengingat mereka memiliki spesialisasi di bidang tersebut. Pembicaraan lebih lanjut mengenai hal ini masih berlangsung untuk memastikan bahwa pelaksanaan PPG dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan guru.
